Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB
Studi Kasus pada Bulan Agustus-Desember 2014
Main Article Content
Abstract
Abstraksi
Tulisan ini mengkaji tentang upaya mewujudkan layanan nikah yang berintegritas pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan studi kasus di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB pada bulan Agustus sampai Desember 2014. Tulisan ini berusaha menjawab beberapa pokok masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana sikap masyarakat kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014? Dan 2). Bagaimana tanggapan pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading terhadap pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Pihak Kantor Urusan Agama kecamatan Montong Gading menanggapi dengan antusias pelaksanaan nikah luar kantor setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 kaitannya dengan layanan nikah yang berintegritas. Sikap antusias itu ditunjukkan dengan melakukan sosialisasi yang gencar dan memberikan pemahaman dan pembuktian bahwa KUA anti gratifikasi. Langkah konkrit lebih lanjut yang dilakukan pihak KUA Montong Gading adalah mengambil pilihan untuk memasyarakatkan nikah dalam kantor.
Abstract
This paper examines the efforts to realize the marriage of integrity services after issuance of Government Regulation No. 48 of 2014, with a case study in the Montong Gading district of East Lombok NTB in August to December 2014. This paper seeks to answer some fundamental problems as follows: 1). What is the attitude of society towards the implementation Montong Gading district marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 Year 2014? And 2). How is the response of the Religious Affairs Office of Montong Gading district to the implementation of marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 of 2014 related to the marriage service with integrity. The Religious Affairs Office Montong Gading district responded enthusiastically implementation of marriage outside the office after the enactment of Government Regulation No. 48 of 2014 related to the marriage service with integrity. Enthusiastic attitude shown by intensive socialization and provide insight and evidence that the Religious Affairs Office/KUA is anti-graft. Further concrete steps are carried out by the Religious Affairs Office of Montong Gading district is taking the option to promote marriage in the office.
Keywords: services, registration of marriage, the Religious Affairs Office/KUA
Downloads
Article Details
Authors who publish with this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
References
Abdullah Mustafa dan Zaenuddin Mansyur, “Fenomena Pesuke pada adat Perkawinan Suku Sasak: Kajian Sosiologi Hukum Islam di Kec. Praya Lombok Tengah†dalam Jurnal Penelitian Keislaman, Vol.IV No. 2, Mataram: LEMLIT IAIN Mataram, 2008
Anonimous, Buku Saku Memahami Gratifikasi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014
Budiwanti, Erni, Islam Sasak Wetu Telu versus Wetu Lima, Yogyakarta: LkiS, 2000
Bhartolomew, Jhon R, Alif Lam Mim: Kearifan Masyarakat Sasak, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999
Bruinessen, Martin Van, NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: LkiS, 1994
Kumbara, AA. Ngr Anom, Konstruksi Identitas Orang Sasak di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Disertasi UGM tidak diterbitkan, 2008
Majalah Penghulu, Edisi II Tahun III, Oktober 2013
Majalah Agroteksos Vol. 18 No. 1-3, Desember 2008
Nashr, Sayyed Hosein, Spiritualitas dan Seni dalam Islam, Bandung: Mizan,1993
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Suryana, Buku Ajar Metodologi Penelitian, Jakarta: UPI, 2010
Tahir, Masnun, Tuan Guru dan Dinamika Hukum Islam di Pulau Lombok,Jurnal Asy-Syir’ah, Vol.42, No. 1 Tahun 2008
Yasin, M. Nur, Hukum Perkawinan Islam Sasak, Malang: UIN Malang, 2008