Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA

Article Sidebar

PDF
Issue
Vol. 13 No. 1 (2020): Jurnal Bimas Islam 2020
Published: Jul 21, 2020
Keywords:
Kantor Urusan Agama,
Management,
Public Service

Main Article Content

Angga Marzuki
Pascasarjana UIN Jakarta Syarif Hidayatullah, Islamic Studies

Abstract

Abstrak


Artikel ini menyajikan hasil kajian mengenai implikasi Biaya Operasinal (BOP) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, BOP merupakan upaya Kementerian Agama untuk meningkatkan pelayanan KUA bagi masyarakat. Kajian ini bertujuan mencari tahu dan menguji bagaimana sebuah pendanaan layanan berimplikasi terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus di sebuah KUA sebagai sampel. Hasil kajian ini, menyimpulkan bahwa BOP KUA sangat berperan dalam menggerakan program-program KUA, walaupun belum memenuhi semua Tugas Pokok dan fungsi KUA. Selain itu ditemukan bahwa adanya pengelolaan BOP masih dikontrol oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten, sehingga fungsi 9 layanan KUA tidak dapat dijalankan oleh para petugas di KUA. Padahal seyogyanya pihak KUA Kecamatan lah yang mempunyai wewenang secara penuh dalam penggunaan dan pengelolaan BOP KUA.  


Kata Kunci: KUA, BOP, Pelayanan Publik


 


Abstract


This article presents the study results of the Operational Costs (BOP) of the District Office of Religious Affairs (KUA) implications, BOP is an effort of the Ministry of Religion to support the improvement of KUA services for the society. This study aims to find out and test how the services funding has implications for public services. This study uses a qualitative research methodology with a case study design in a KUA as a sample. The results of this study concluded that the KUA BOP has very important role in moving the KUA programs, even though they have not fulfilled all the KUA main tasks and functions. In addition it was found that BOP management is still controlled by the District Ministry of Religion Office, so that the 9 KUA services function cannot be carried out by KUA officers. Even though the Subdistrict KUA should have full authority in the use and management of BOP.


Keywords: Kantor Urusan Agama, Management, Public Service

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Marzuki, Angga. “Peningkatan Layanan Publik Dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan Dan Implikasi Terhadap Layanan KUA”. Jurnal Bimas Islam 13, no. 1 (July 21, 2020): 183–199. Accessed November 23, 2024. https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/jbi/article/view/192.
Section
Articles

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
  3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

References

Syamsurijal, "Dialektika Regulasi dan Tradisi dalam Pelayanan Perkawinan di Kua," dalam Jurnal SMaRT Volume 03 Nomor 02 Desember 2017.

Ida Hayu Dwimawanti, "Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah)," dalam “Dialogue” JIAKP, Vol.1, No.1, Januari 2004, h. 113.

Muhammad Asyakir Dan Zaili Rusli, "Analisis Pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat..

Burhan Bungin, Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

PMA No. 36 Tahun 2016.

Sugiarto, Agus. Peran KUA dalam mengimplementasikan undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan:Study tentang Manajemen Dakwah, Tesis UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Timur Penulis Depag RI, Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam danPenyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.

R. Michael Feener, "Review "Kyai Haji Abdul Wahid Hasyim: His Contribution to Muslim Educational Reform and Indonesian Nastionalism During the Twentieth Century Karya Achmad Zaini" dalam Middle East Studies Association Bulletin, Vol. 33, No. 1 (Summer 1999)

Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, Jakara, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002

Tim BPS Pandeglang, Kabupaten Pandeglang dalam Angka: Penyediaan Data untuk Persiapan Pembangunan, Pandeglang: Rajawali, 2020

Muhammad Yusribau, , "Analisi Kinerja Pelayanan Publik Pada KUA Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual (Studi di Bidang Peleyanan Pencatatan Nikah)" Universitas Terbuka 2013

Ida Hayu Dwimawanti, "Kualitas Pelayanan Publik (Salah Satu Parameter Keberhasilan Otonomi Daerah) dalam Dialogue” JIAKP, Vol.1, No.1, Januari 2004.

Joko Tri Haryanto “, Pelayanan Kua Terhadap Persoalan Keagamaan Di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur,†dalam Jurnal “Analisa†Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.

Saekhu, “Seputar Persoalan Pelayanan Wakaf Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.†Dalam Economica Vol. V, Edisi 2, Oktober 2014.